Pekanbaru-Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Daerah Riau dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Koordinasi Wilayah Riau menggelar aksi 1.000 Lilin dan Doa Bersama Untuk Keselamatan Bangsa di Tugu Perjuangan, Jalan Diponegoro, depan rumah dinas Gubernur Provinsi Riau pada Sabtu (01/05/2021).

"Lagi dan lagi kita harus turun ke jalan, menyampaikan aspirasi dan juga memperjuangkan hak-hak buruh yang mana sekarang UU Omnibus Law sangat mencekam dan menindas para buruh di Indonesia. Kita juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dalam berbagai aspek. Kami tegaskan sekali lagi, Jangan sampai buruh hanya dijadikan alat kepentingan politik di Indonesia ini, karena buruh adalah suatu organ penting dalam kemajuan suatu negara," ujar Menteri Luar Negeri Unilak, Septian Frandika.

"Maka dari itu, sudah selayaknya kita sebagai penyambung lidah rakyat wajib hukumnya menyuarakan apa saja yang menjadi keluh kesah para buruh di Indonesia pada hari ini. Apalagi, carut marutnya pendidikan yang sampai sekarang yang belum merata sampai ke daerah," katanya.

Pernyataan sikap yang disampaikan aliansi mahasiswa tersebut yakni, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Omnibus Law, meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk serius dalam mensejahterakan pekerja buruh yang ada di Republik Indonesia, terkhusus kepada Gubernur Riau untuk memperhatikan kesejahteraan buruh yang ada di Provinsi Riau, meminta Pemprov Riau untuk lebih serius dan fokus dalam pemerataan pendidikan di masa pandemi Covid-19 sampai tingkat daerah, terkhusus untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, mendesak Pemprov Riau melakukan vaksinasi secara tepat dan merata, mengingat Riau menempati urutan pertama di pulau Sumatera dengan angka Covid-19 tertinggi. Lalu, mendesak penegak hukum untuk membebaskan tahanan aksi Omnibus Lawan pada Oktober 2020 yang sampai saat ini masih ditahan, menuntut Pemprov Riau bersikap serius dan patuh terhadap konstitusi dalam menetapkan 20% anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Riau agar melihat, mendengar, mempertimbangkan, serta mengambil langkah terhadap aspirasi-aspirasi yang kami sampaikan pada malam hari ini. Sehingga pembungkaman-pembungkaman dan pengangkangan aturan yang menyebakan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya buruh tidak dapat terulang kembali demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia," ujar Korda Riau BEMNUS, Jimmy Saputra Nasution.***